Netra, Jakarta – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap diizinkan melanjutkan penerapan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Darurat. Izin itu diberikan oleh pengadilan banding federal pada Kamis (29/5).
Pengadilan banding mengizinkan kebijakan tarif Trump tetap berlaku sambil pemerintah mengajukan banding atas putusan pengadilan perdagangan internasional AS sebelumnya yang membatalkan kebijakan itu.
Disebutkan permintaan darurat dari pemerintahan Trump terkait pembatalan kebijakan tarif dikabulkan Pengadilan Banding untuk Wilayah Federal usai pemerintah beralasan penghentian kebijakan itu bisa berdampak serius terhadap “keamanan nasional negara.”
Diberitakan sebelumnya Pengadilan Perdagangan Internasional AS memutuskan untuk membatalkan sebagian besar kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Hakim menilai kebijakan itu melebihi batas kewenangan yang dimiliki presiden.
Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa pengenaan tarif secara luas terhadap barang-barang dari negara mitra dagang AS tidak sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang federal.
Lembaga peradilan tersebut menegaskan bahwa Konstitusi AS memberikan hak eksklusif kepada Kongres dalam hal pengaturan perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan darurat oleh presiden untuk memberlakukan tarif dianggap tidak sah dalam konteks hukum federal yang berlaku.
“Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah penggunaan tarif oleh Presiden merupakan langkah yang bijak atau efektif sebagai strategi negosiasi,” tulis panel yang terdiri dari tiga hakim dalam putusan mereka, yang menetapkan penghentian permanen terhadap seluruh kebijakan tarif yang diberlakukan sejak Januari 2025, seperti dilaporkan oleh Reuters, Kamis (29/5).
“Alasan utama ketidaksahan ini bukan karena kebijakan tersebut dianggap tidak bijaksana atau tidak berhasil, melainkan karena hukum federal tidak memberikan otoritas untuk tindakan tersebut,” lanjut pernyataan tersebut.
