Netra, Jakarta – Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan negara-negara BRICS yang digelar di Itamaraty Palace, Brasília. Forum ini diikuti oleh anggota tetap BRICS—Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—beserta sejumlah negara mitra seperti Mesir dan Uni Emirat Arab.
Isu utama yang dibahas adalah kerentanan negara-negara berkembang terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai blok strategis dari Global South, BRICS merumuskan arah kebijakan iklim global melalui agenda bertajuk BRICS Climate Leadership.
Dalam forum tersebut, Diaz mengusulkan agar isu loss and damage masuk ke dalam ruang lingkup riset iklim BRICS. Menurutnya, langkah ini penting sebagai bentuk solidaritas terhadap negara-negara yang paling terdampak krisis iklim.
“Kami mengajukan isu loss and damage, mengacu pada UNFCCC, agar menjadi bagian dari ruang lingkup BRICS Climate Research Platform. Ini penting sebagai pijakan ilmiah dalam merancang kebijakan berbasis keadilan iklim,” ujar Diaz dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
Forum ini turut membahas dua dokumen strategis yang akan dibawa ke pertemuan tingkat tinggi BRICS pada Juli mendatang, yakni Terms of Reference (ToR) untuk BRICS Climate Research Platform (BCRP) dan Joint Declaration dari pertemuan tingkat tinggi sebelumnya yang digelar pada 28 Mei 2025.
Diaz juga menegaskan pentingnya pertukaran data ilmiah antarnegara dilakukan secara sukarela demi menjaga prinsip kesetaraan dan kedaulatan informasi.
Indonesia turut mendorong agar lampiran teknis (Annex) dari Joint Declaration dirampungkan secara menyeluruh sebelum dibawa ke forum kepala negara. Lampiran ini dinilai memuat rincian pelaksanaan yang krusial bagi implementasi kebijakan.
“Finalisasi Annex perlu dilakukan sejak awal. Ini bukan sekadar pelengkap, tetapi elemen substantif yang harus dibahas dengan seksama sebelum naik ke level kepala negara,” beber Diaz.
Seluruh usulan dari delegasi Indonesia mendapat respons positif dari negara-negara anggota. Usulan tersebut akan dimasukkan dalam dokumen akhir sebagai bagian dari komitmen bersama BRICS dalam membangun kerja sama ilmiah yang adil dan transparan, berlandaskan prinsip keadilan iklim.
