Netra, Jakarta – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi yang diduga menyeret PDIP dalam isu judi online. Ia meminta Budi segera mengklarifikasi ucapannya.
“Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Puan juga mengimbau publik tak berspekulasi lebih dulu. Ia menegaskan bahwa klarifikasi perlu dilakukan agar persoalan tak melebar.
“Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” ujarnya.
Terkait PDIP melaporkan kasus ini ke polisi, Puan menyebut langkah itu sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi fitnah.
“Ya, silakan saja (kalau lapor), untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti, jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut,” tuturnya.
Puan pun mengaku sudah bertemu Budi Arie dalam acara Dekopin pada Senin (26/5) malam, namun enggan membocorkan isi pertemuan.
“Tanya, coba tanyakan dulu. Kemarin saya sudah ketemu Pak Budi Arie tanyakan,” ucapnya.
“Ya coba tanya dulu (apa yang dibahas) ke Pak Budi Arie, saya sudah ketemu,” imbuh Puan.
Sebelumnya, beredar rekaman suara yang disebut mirip Budi Arie dan menyebut PDIP terlibat dalam pusaran judi online. Dalam beberapa pernyataan, Budi meminta publik tak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial.
Sikap keberatan juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sadarestuwati. Ia meminta Budi Arie mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Terakhir saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” ujar Sadarestuwati dalam rapat Komisi VI dengan Menkop UKM, Senin (26/5).
Ia menilai pernyataan Budi tidak tepat karena yang terlibat adalah individu, bukan lembaga. Sadarestu memberi batas waktu 1×24 jam untuk klarifikasi.
“Itu disampaikan di media nasional juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1×24 jam saat ini,” tegasnya.
