Netra, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, terkait kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo periode 2020–2022. Dengan putusan ini, hukuman 15 tahun penjara yang dijatuhkan pada tingkat kasasi tetap berlaku.
“Tolak,” bunyi amar putusan perkara nomor 919 PK/PID.SUS/2025, seperti dikutip dari laman resmi MA RI pada Selasa (13/5/2025).
PK tersebut diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Surya Jaya, dengan anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Sutarjo. Putusan diketok pada Jumat (9/5).
Sementara itu, MA juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Johnny. Dalam putusan itu, MA memutuskan agar mobil Land Rover milik Johnny Plate disita.
“Tolak kasasi Terdakwa dan JPU,” demikian tertulis dalam amar putusan kasasi yang diakses melalui situs kepaniteraan MA pada Selasa (9/7).
MA turut memperbaiki putusan sebelumnya dengan memerintahkan penyitaan mobil Land Rover sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.
“Barang bukti berupa satu mobil Land Rover nomor polisi B-10-HAN dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa,” ujar hakim.
Putusan tersebut diketok hari ini oleh majelis hakim yang diketuai Soesilo, dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto. Saat ini, putusan masih dalam proses minutasi.
“Usia perkara 34 hari,” demikian tercantum dalam keterangan MA.
Sebelumnya, Johnny Plate divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp15,5 miliar atau menjalani hukuman tambahan dua tahun jika tidak membayar atau hartanya tidak mencukupi.
Melalui banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman uang pengganti menjadi Rp16,1 miliar dan USD 10 ribu. Bila tidak dibayar, Johnny akan menjalani tambahan pidana penjara selama lima tahun.
Dalam kasus ini, Plate dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi proyek BTS di lingkungan Bakti Kominfo yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp8 triliun.
