Netra, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas private jet dalam kegiatan dinas KPU sepanjang 2024.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin tak membantah soal penggunaan jet pribadi tersebut. Menurutnya, kebijakan itu diambil demi mempercepat distribusi logistik Pemilu 2024 yang berlangsung dalam waktu singkat.
“Pemilu 2024, kampanye itu cuma 75 hari, jadi betapa waktunya sangat mepet. Sehingga ada kebijakan untuk bagaimana mempercepat proses-proses, termasuk juga memastikan jajaran ad hoc kita, rekrutmen di bawah bagaimana. Intinya untuk percepatan persiapan, kebijakannya begitu. Itu yang kemudian kami lakukan,” kata Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Afifuddin mengaku menggunakan private jet untuk perjalanan ke Papua. Namun ia enggan menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan terkait fasilitas tersebut.
“Bukan urusan saya urusi begitu (proses penggunaan), ke kesekretariatan nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, laporan ke KPK disampaikan oleh gabungan lembaga masyarakat sipil, yakni Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia, dan Trend Asia. Mereka menilai ada kejanggalan dalam proses pengadaan jet, termasuk nilai kontrak yang dianggap melebihi pagu anggaran.
“Di proses pengadaannya kami melihat ada hal yang sangat janggal sebetulnya. Salah satunya adalah nilai kontrak itu melebihi dari pagu,” kata peneliti TI Indonesia, Agus Sarwono, Rabu (7/5), di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Menurut Agus, pagu anggaran pengadaan berada di angka Rp46 miliar. Namun total kontrak yang diteken pada Januari dan Februari 2024 mencapai Rp65 miliar.
“Informasi rencana pengadaannya juga sangat sederhana banget, artinya tidak ada yang detail lagi,” jelasnya.
Koalisi juga menyoroti efektivitas dan transparansi penggunaan jet tersebut. Mereka menemukan perjalanan dilakukan ke wilayah yang sebenarnya masih terjangkau oleh pesawat komersial.
“Menurut analisa kami, dari 59 perjalanan dinas, 60 persen dilakukan ke daerah yang bukan terluar atau tertinggal. Contohnya ke Bali, Surabaya, Banjarmasin, dan Malang,” ujar peneliti Trend Asia, Zakki Amali.
