Netra, Jakarta – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan penolakan terhadap keberadaan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali. Ia menegaskan, Bali memiliki sistem pengamanan adat yang sudah mapan melalui keberadaan pecalang dan dukungan aparatur negara seperti TNI dan Polri.
“Dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki pecalang dan desa adat, nah pecalang dan desa adat ini mempunyai peran menjaga estetika wilayah adat itu sendiri,” kata Giri Prasta di Kantor Gubernur Bali, dikutip Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, kolaborasi antara pecalang, kepolisian, dan TNI selama ini telah terbukti mampu menjaga ketertiban dan keamanan di Pulau Dewata. Pecalang aktif terlibat dalam pengamanan kegiatan keagamaan, budaya, hingga acara berskala besar.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Giri, juga telah memiliki program Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) sebagai bentuk kemitraan antara masyarakat adat dan aparat keamanan.
“Prinsipnya kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saya kira tidak perlu, karena sudah ada (Bankamda),” tuturnya.
Penolakan ini mencuat setelah video pelantikan pengurus GRIB Jaya DPD Bali beredar luas di media sosial dan memicu kekhawatiran masyarakat. Warga, pecalang, hingga tokoh adat menyuarakan penolakan terhadap kehadiran ormas luar yang dinilai berpotensi mengganggu tatanan sosial dan budaya Bali.
“Kalau ada ormas luar yang ingin menjaga Bali, saya kira tidak perlu,” tegas Giri.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peran pecalang, Pemprov Bali saat ini tengah menyusun skema insentif guna memperkuat peran mereka dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal.
“Pecalang desa adat memiliki peran menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang terkait kehadiran GRIB di Bali.
“Kehadiran pecalang selama ini bukan hanya soal keamanan fisik, tapi menjaga keseimbangan sosial dan budaya Bali,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua GRIB Bali, Yosep Nahak, enggan memberikan komentar atas polemik yang terjadi.
“Untuk sementara waktu, kami belum ada tanggapan. Kami sabar, beberapa hari ke depan semua sudah tenang, kami kabarkan,” ujarnya singkat.
Program apa yang dimiliki Pemprov Bali sebagai bentuk kemitraan antara masyarakat adat dan aparat keamanan?