Netra, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Agenda utama rapat tersebut adalah membahas kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran mendatang.
Dalam keterangan resmi Biro Pers Istana, Prabowo menginstruksikan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat dirancang secara menyeluruh dan berbasis data. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa program ini akan dilaksanakan di 53 titik yang telah ditentukan.
“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada,” ujar Gus Ipul usai mengikuti rapat.
Prabowo juga menekankan pentingnya proses seleksi siswa agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
“Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” tegasnya.
Selain 53 lokasi yang telah ditetapkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan. Kementerian Pekerjaan Umum kini masih melakukan survei lokasi, dengan prioritas pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketersediaan lahan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pengajar akan dilakukan secara terintegrasi, mencakup guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Skema rekrutmen akan memanfaatkan jalur ASN maupun PPPK.
“Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden,” ujar Mu’ti.
Ia menjelaskan kurikulum Sekolah Rakyat akan fleksibel dengan pendekatan multi-entry dan multi-exit, yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai kesiapan dan latar belakang pendidikan masing-masing.
“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai program Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata dari kebijakan berbasis data. BPS mendukung penuh dengan menyediakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pemetaan lokasi program.
“Ini sudah kami lihat bahwa di 53 Sekolah Rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos, itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah. Sehingga dengan demikian nanti Sekolah Rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah,” jelas Amalia.
