Netra, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmikan program sinergi (Joint Program) untuk menambah penerimaan negara tahun 2025. Ia berharap program ini dapat menjadikan penerimaan negara meningkat dari sektor penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/3/2025).
Adapun unit yang tergabung dalam program sinergi tersebut, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).
Ia menambahkan program sinergi yang baru diresmikan ini adalah tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto.
“DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Menkeu Anggito Abimanyu menyebut pihaknya sudah mengindentifikasi wajib pajak untuk tahun ini, tercatat ada lebih dari 2 ribu orang yang akan diawasi, diperiksa dan akan ditagih nantinya.
“Ada lebih dari 2.000 WP (wajib pajak) yang kita sudah identifikasi dan kita akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Minggu (16/3).
Kemenkeu juga akan mengoptimalisasi perpajakan dengan sistem transaksi digital dalam dan luar negeri.
“Melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan maupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan,” jelasnya.
Wamenkeu menambahkan pihaknya segera mengintensifkan penerimaan negara dari sektor ekstraktif, seperti batu bara, timah, bauksit dan sawit. Ia juga akan mengintensifkan PNBP dengan layanan premium pada sektor imigrasi, kepolisian dan perhubungan.
“Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering, maupun harga batu bara acuan,” ungkapnya.
“Kita coba mengintensifikasi untuk mendapatkan tambahan penerimaan,” pungkasnya.
