Netra, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menanggapi informasi terkait adanya organisasi masyarakat (ormas) yang menghalangi pendirian posko mudik lebaran. Ia mengatakan polisi akan mengambil tindakan tegas.
“Tadi sudah saya tekankan kepada para Kapolres, untuk dilihat kalau ada preman-preman yang melakukan aksi-aksi hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi yang bernuansa pemerasan dan lain-lain, pasti kita akan tindak,” ujar Irjen Karyoto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Ia menuturkan relawan diperbolehkan untuk mendirikan posko mudik lebaran. Asal, kata dia, pendirian posko tidak dilakukan di atas tanah milik orang lain yang tidak memberi izin pendirian posko.
“Nah sebenarnya kalau memang kita mau mendirikan pos, selama itu tanahnya bukan tanah orang yang kita tidak boleh mendirikan oleh yang pemilik, ya kita paksakan, nggak ada urusan,” tuturnya.
Lebih lanjut Irjen Karyoto menyampaikan pihaknya akan mencari oknum-oknum ormas yang menghalangi pendirian posko tersebut. Ia menyebut pendirian posko untuk kepentingan orang banyak.
“Bahkan nanti mau kita periksa itu siapa yang menghalang-halangi. Ini untuk hajat orang banyak, bukan untuk sekelompok, segelintir orang,” imbuhnya.
Ia menambahkan posko-posko yang didirikan untuk mudik lebaran dapat berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para pemudik yang kelelahan. Ia kembali menegaskan akan menindak tegas aksi-aksi premanisme semacam itu.
“Dan pos ini kan untuk pos apa istilahnya pelayanan. Pelayanan dan hal yang luar biasa ini adalah amal ibadah kita untuk melayani saudara-saudara kita yang kecapekan, yang butuh istirahat, yang butuh duduk, dan lain-lain,” ujarnya.
“Kita lawan yang seperti itu. Dan nggak ada negara kalah dengan sekelompok-sekelompok preman ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya viral di media sosial X, video yang memperlihatkan oknum ormas melarang pendirian posko mudik lebaran 2025 di Bekasi, Jawa Barat. Padahal, berdasarkan keterangan video, tanah yang akan digunakan untuk mendirikan posko oleh relawan merupakan tanah negara.
Menanggapi kejadian itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi minta Pemda dan Polri untuk turun tangan.
“Nanti kami akan minta kepada pemerintah, Cikarang ya, berarti Bekasi ya, nanti kami akan coba koordinasikan melalui Polri maupun Pemda Bekasi,” ungkap Dudy di Jakarta, Jumat (21/3).
“Bagaimana penangannya terhadap ormas-ormas yang melarang pendirian posko. Apalagi posko yang memang didirikan oleh pemerintah,” imbuhnya.
