Netra, Jakarta – BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Persero mengakui pihaknya lalai dalam menunjuk mitra, PT Jaswita Jabar, yang berdampak pada banjir besar di sejumlah daerah Jabodetabek. Hal itu dikonfirmasi Dirut PTPN III Persero, Mohammad Abdul Ghani, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI (19/3).
“Memang, dengan kejadian awal Maret, terjadinya banjir besar, menyadarkan kami bahwa ada sesuatu yang kami lalai terhadap yang mestinya kami kerjakan,” kata Abdul, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
Ia menyebut, Mitra PTPN III Persero, yakni PT Jaswita Jabar melalukan kesalahan dengan melanggar Pembangunan di area Puncak Bogor dari yang sudah ditentukan. Seharusnya Pembangunan hanya diizinkan 5.000 meter, sementara itu yang dilakukan sampai 21 ribu meter (2 hektar).
“Jadi di situlah kesalahan dan di beberapa tempat ada delapan itu yang kemarin dikasih surat peringatan itu. Jadi kami hanya ingin melaporkan kepada Bapak sekalian, memang di situlah kesalahan PTPN, kita hanya memberikan, menunjuk mitra, tapi dengan catatan mitra harus mengurus izinnya,” ujar Abdul.
Ia menjelaskan untuk wilayah Bogor ada batas ketentuan untuk mendirikan bangunan.
“Di kawasan Bogor itu ada ketentuan namanya koefisien wilayah terbangun, KWT,” kata Abdul.
“Jadi KWT itu maksimum dulu 7,9 persen, sekarang menjadi tinggal 6 persen. Jadi kalau ada 1.623, berarti hanya 6 persennya yang boleh dibangun. Tapi, ada juga namanya koefisien dasar bangunan, khusus daerah Puncak karena itu daerah resapan air itu maksimum 30 persen, Pak. Jadi kalau kita mengerjakan 1.000 meter, yang boleh dibangun 300,” lanjutnya.
Abdul juga menjelaskan pihaknya sudah melakukan peninjauan kembali. Mengenai lahan yang sudah dilakukan Pembangunan pihaknya tidak masalah jika harus dibongkar.
“Dari situlah nanti kami akan melakukan langkah-langkah bagi yang tidak memenuhi kita bongkar dan kami sudah disiapkan untuk ditanam kembali, baik tanam teh maupun tanam pohon. Kesalahan PTPN ini kami koreksi diri, mestinya PTPN juga tidak lepas tangan. Ke depan kita sudah minta kepada PTPN I karena banyak tanahnya yang dikerjasamakan,” pungkasnya.
