Netra, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Budisatrio Djiwandono mengungkapkan dalam RUU TNI, prajurit aktif tetap harus mundur jika menjabat di BUMN. Hal itu disampaikannya menanggapi kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI melalui RUU TNI yang kini sudah lanjut ke pembahasan tingkat II di DPR.
“Saya rasa tidak ya, itu nanti kita bisa perlihatkan bahwa tidak ada penempatan prajurit aktif di BUMN-BUMN,” ungkap Budi di Jakarta Selatan, Rabu (19/3/25).
Ia mengatakan dalam pembahasan RUU TNI, pemrrintah dan DPR selalu mengedepankan supremasi sipil. Sehingga ia meminta publik tidak perlu khawatir akan ada prajurit aktif yang juga menjabat di BUMN.
“Jadi tidak perlu khawatir bahwa ada prajurit aktif yang masuk ke ruang lingkup BUMN tanpa mereka mengundurkan diri,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dasco menegaskan DPR berkomitmen untuk menjaga supremasi sipil.
Awalnya Dasco mengatakan dalam RUU TNI kali ini hanya terdapat perubahan atas 3 pasal. Dia menyebut perubahan itu juga hanya bertujuan untuk penguatan internal dari institusi TNI sendiri.
“Hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal (yang kan diubah) dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam,” ungkap Dasco saat konferensi pers di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (17/3/25).
“dan lebih memasukan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang,” sambungnya.
