Netra, Jakarta – Polda Metro Jaya bersama kementerian, lembaga, serta dinas terkait menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satuan Tugas (Satgas) Pangan Jakarta. Rapat ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga sekaligus memastikan keamanan pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dalam hal ini bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.
Rakorda tersebut dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Edy Suranta Sitepu selaku Ketua Satgas Pangan. Turut hadir Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Martuasah H Tobing.
Dalam rapat tersebut, Edy menyampaikan pembahasan difokuskan pada langkah pencegahan gangguan pasokan serta pengendalian harga pangan strategis menjelang HBKN.
“Pengawasan terhadap komoditas strategis yang diatur dalam skema Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), hingga Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” ujar Edy dalam rakor, Kamis (5/2/2026).
Sejumlah komoditas menjadi prioritas pengawasan, antara lain beras SPHP, beras medium dan premium, minyak goreng Minyakita, jagung, kedelai, telur ayam ras, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, cabai, serta gula konsumsi.
Selain pengendalian harga, Satgas Pangan juga menaruh perhatian pada aspek keamanan dan mutu pangan. Pengawasan dilakukan terhadap potensi residu pestisida, penggunaan formalin, hingga kandungan aflatoksin.
“Indikator pelanggaran mencakup kontaminasi di atas ambang batas, peredaran pangan kedaluwarsa, dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang,” kata Edy.
Ia menegaskan, Satgas Pangan dibentuk untuk memastikan kebijakan harga dan standar mutu pangan berjalan dengan baik, sehingga produsen maupun konsumen mendapatkan perlindungan hukum.
“Penanganan pelanggaran akan dilakukan secara berlapis melalui pendekatan preemtif, preventif, hingga represif dengan prinsip ultimum remedium,” ujarnya.
Edy juga mengingatkan agar seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi harus menjadi langkah awal sebelum dilakukan penegakan hukum.
“Pelaksanaan di lapangan harus dilakukan dengan pendekatan humanis, tidak menyakiti hati masyarakat, serta mengedepankan sosialisasi dan edukasi sebelum penegakan hukum,” ucapnya.
Rakorda ini merujuk pada sejumlah regulasi terkait pengendalian harga dan distribusi pangan. Melalui sinergi lintas instansi, Satgas Pangan Polda Metro Jaya berharap stabilitas harga, ketersediaan, serta keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya tetap terjaga menjelang HBKN.
“Sekaligus mencegah praktik pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat,” pungkas Edy.
