Netra, Jakarta – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 kepada pekerja/buruh. Bantuan ini mencakup alokasi untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025, masing-masing sebesar Rp 300.000, namun akan diberikan sekaligus pada bulan Juni.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria penerima BSU. Salah satunya, bantuan ini tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.
“Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tertulis dalam aturan tersebut, dikutip netra, Rabu (4/6/2025).
Penerima BSU juga harus merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, mereka wajib terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
Permenaker juga menetapkan batas maksimal upah pekerja sebesar Rp 3.500.000 per bulan. BSU akan diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).
“Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang disalurkan,” bunyi Pasal 5.
Permenaker ini telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 2 Juni 2025 dan resmi diundangkan sehari setelahnya. BSU diberikan sebagai upaya menjaga daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
