Netra, Jakarta – Pemerintah Israel mengeluarkan peringatan keras kepada kelompok Hamas. Israel menegaskan Hamas harus menerima kesepakatan pembebasan sandera di Gaza, atau akan menghadapi kehancuran total.
Pernyataan ini muncul bertepatan dengan pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata telah berada pada tahap yang sangat dekat.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan Hamas perlu menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan oleh utusan AS, Steve Witkoff, atau Hamas akan dihancurkan.
Hal ini disampaikan Katz pada Jumat (30/5) waktu setempat, menanggapi pernyataan Hamas yang menolak kesepakatan tersebut karena tidak sesuai dengan tuntutan mereka.
“Hamas, para pembunuh itu, kini dihadapkan pada dua pilihan: menyetujui ‘Kesepakatan Witkoff’ untuk pembebasan para sandera—atau dilenyapkan,” kata Katz, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita AFP pada Sabtu (31/5/2025).
Pemerintah Israel secara konsisten menegaskan bahwa penghapusan Hamas menjadi tujuan utama dalam operasi militernya.
Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 20 bulan di Gaza belum menunjukkan hasil signifikan. Israel kembali melancarkan operasi militernya sejak Maret, setelah jeda singkat akibat gencatan senjata.
Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Trump menyampaikan kepada awak media bahwa “kesepakatan mengenai Gaza sudah sangat dekat.” Ia menambahkan, “Kami akan memberi kabar kepada Anda siang ini atau mungkin besok.”
Sehari sebelumnya, pada Kamis (29/5) waktu setempat, Israel mengumumkan rencana pembangunan 22 permukiman baru bagi warga Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich—yang juga merupakan seorang pemukim—bersama Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang bertanggung jawab atas kebijakan permukiman Yahudi di wilayah tersebut.
Rencana ini mencakup pula pemberian status hukum bagi pos-pos permukiman ilegal yang sebelumnya dibangun tanpa izin resmi dari pemerintah.
Pada Jumat (30/5), Katz menegaskan komitmennya untuk membentuk “negara Yahudi Israel” di wilayah Tepi Barat.
Permukiman Israel di wilayah Palestina secara luas dianggap melanggar hukum internasional dan menjadi penghalang utama bagi tercapainya perdamaian jangka panjang dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
