Netra, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun (SD-SMP), termasuk di sekolah swasta. Putusan ini mengoreksi Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Gugatan ini diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga warga, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Dua di antaranya adalah ibu rumah tangga, sementara satu orang berprofesi sebagai PNS. Sidang pembacaan putusan digelar di Gedung MK, Selasa (27/5/2025).
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian…,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan. MK menyatakan pasal yang digugat bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemda wajib menjamin pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.
MK menekankan, jaminan pendidikan dasar tanpa biaya harus berlaku di seluruh satuan pendidikan, tanpa membedakan status penyelenggaranya.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai ketentuan yang hanya mengatur sekolah negeri menimbulkan kesenjangan. Ia menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang membuat sebagian siswa terpaksa masuk sekolah swasta.
“Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024…” kata Enny, sambil memaparkan data jumlah siswa yang ditampung sekolah negeri dan swasta di jenjang SD dan SMP.
Menurut Enny, negara tetap berkewajiban memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan dasar tanpa hambatan ekonomi maupun fasilitas.
“Sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945…” ujar Enny. Ia menekankan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tidak membatasi bentuk lembaga pendidikan yang harus dibiayai negara.
