Netra, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan pemerintah tidak mencantumkan istilah Orde Lama dalam sepuluh jilid buku penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah disusun. Menurutnya, istilah tersebut tidak pernah digunakan secara resmi oleh pemerintahan sebelum Orde Baru.
“Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru,” ujar Fadli seusai rapat bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ia menyebut revisi istilah tersebut bertujuan agar narasi sejarah menjadi lebih netral dan inklusif, serta tidak memuat konotasi negatif.
“Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral,” ungkapnya.
“Iya. Jadi kita justru lebih bagus kan, bener nggak? Yang menyebut Orde Lama itu siapa? Orde Baru ya kan?” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Fadli menyampaikan enam alasan utama pemerintah menulis ulang sejarah nasional. Salah satunya adalah menghapus bias kolonial dan mengedepankan sudut pandang Indonesia-sentris.
“Yang pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris, apalagi sekarang ini kita 80 tahun Indonesia merdeka sudah saya kira waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif Indonesia sentris,” jelasnya.
Ia melanjutkan, penulisan ulang ini juga bertujuan menjawab tantangan zaman, memperkuat identitas nasional, menegaskan otonomi sejarah, serta meningkatkan relevansi bagi generasi muda.
“(Alasan keempat) menegaskan otonomi sejarah, sejarah otonom. (Kelima) kemudian relevansi untuk generasi muda,” sebut Fadli.
“Dan (keenam) reinventing Indonesian identity,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fadli juga membeberkan struktur isi buku sejarah tersebut, yang terdiri dari sebelas jilid. Berikut daftar lengkapnya:
- Sejarah Awal Nusantara
- Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
- Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
- Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
- Respons terhadap Penjajahan
- Pergerakan Kebangsaan
- Perang Kemerdekaan Indonesia
- Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
- Orde Baru (1967–1998)
- Era Reformasi (1999–2024)
- Indeks
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tidak dimaksudkan sebagai sejarah resmi negara. Ia menyebut narasi yang disusun ulang oleh para sejarawan merupakan bagian dari sejarah nasional.
“Nah, kalau ada menyebut official history atau sejarah resmi, ya, itu mungkin hanya ucapan saja, tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi tidak ada itu,” ujar
