Netra, Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengkritisi program pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam.
Menurut Haedar, pendekatan pendidikan semestinya tidak menitikberatkan pada aspek fisik semata. Ia menegaskan bahwa program semacam ini seharusnya dirancang berdasarkan kajian akademik yang matang.
“Semestinya dikaji ulang lah. Disiplin itu kan tidak berarti fisik, tapi mentalitas, tapi yang namanya pendidikan itu termasuk perubahan kurikulum, pola yang kita kembangkan itu hasil kajian yang disebut dengan kajian akademik, dan kita harus membiasakan itu,” ujarnya, Minggu (25/5/2025).
Haedar menambahkan bahwa setiap program pendidikan, termasuk yang menyasar perubahan perilaku, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang akademik.
“Bahkan, segala rancangan undang-undang mestinya didasarkan pada naskah akademik. Naskah akademik itu melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi dan memberi masukan secara akademik. Supaya hasil yang terbaik biar pun tidak sempurna,” lanjut dia.
Ia pun menyarankan agar Dedi Mulyadi berdialog dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar program tersebut tetap sejalan dengan sistem pendidikan nasional.
“Tapi secara objektif itu mewadahi pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat, kita kurang di situ. Saya sarankan Pak Gubernur berdialog dengan Kemendikdasmen supaya apa yang dilakukan itu dalam koridor sistem pendidikan nasional dan hasilnya bagus,” tuturnya.
Meski begitu, Haedar mengapresiasi niat untuk menanamkan disiplin di kalangan pelajar, namun ia mengingatkan bahwa model pendidikan harus dirancang secara komprehensif.
“Kita menghargai semangatnya, untuk menanamkan disiplin di Jawa Barat. Itu penting, tapi soal model itu kalau pendidikan perlu kajian lintas aspek,” jelas Haedar.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyatakan pihaknya masih mempelajari program tersebut. Ia mengatakan proses pengkajian akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar pendidikan, KPAI, dan psikolog.
“Kami masih mencermati termasuk pandangan para pakar ya, termasuk juga KPAI. Jadi kita anggap sebagai proses pangkajian kami dan kami juga mendengar dari pakar pendidikan, termasuk juga psikolog dan KPAI. Jadi belum bisa berkomentar banyak,” ujarnya.
