Netra, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada seluruh pengemudi ojek dan taksi online (ojol) yang sedang melakukan demonstrasi agar tetap mengedepankan ketertiban. Ia mengatakan saat ini DPR sedang mencari solusi terbaik terkait tuntutan para ojol.
“Dari komisi yang ada di DPR, kita sedang mencari win-win solution yang terbaik, bahwa bagaimana yang jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
“Dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak,” sambungnya.
Puan menyampaikan Komisi V dan Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti poin-poin penting tuntutan dari pengusaha dan pengemudi ojol. Bahkan, Komisi I DPR RI akan turut menindaklanjutinya.
“Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” jelasnya.
Puan berharap para ojol yang tertib dalam melaksanakan demo. Ia mengimbau massa aksi tak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
“Namun kami juga mengimbau kepada para ojol untuk melakukan demo secara tertib, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan demo besok diperkirakan dihadiri oleh massa dari berbagai daerah. Selain itu, para Ojol juga akan menyampaikan sejumlah tuntutan.
“Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” kata Igun dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Igun menuturkan dalam demo besok, ojek dan taksi online dipastikan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Ia meminta masyarakat mendukung aksinya itu dengan tidak melakukan pemesanan pada Selasa (20/5) besok.
“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB,” katanya.
Lebih lanjut, Igun menjelaskan demo besok memiliki tuntutan menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022.
Berikut tuntutan massa ojol:
- Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;
- DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator;
- Potongan Aplikasi 10%;
- Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan
- Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.
