Netra, Jakarta – Demonstrasi yang akan dilakukan pengemudi ojek online (ojol) hari ini, salah satunya agar diadakannya rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Asosiasi ojol, dan pihak aplikator ojol. Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya mengatakan terbuka dengan permintaan itu.
“Kalau memang perlu adanya kita raker, kita juga tidak masalah juga antara Kemenhub, antara aplikator, atau kadang sekaligus sama rekan-rekan ojol ini. Saya kira itu lebih baik, karena bagaimanapun juga kita mengedepankan diskusi, komunikasi,” tutur Danang kepada wartawan, Selasa (20/5/2025).
Danang menuturkan dengan diadakan rapat maka solusi yang menguntungkan semua pihak kan segera didapat. Ia juga menyatakan dukungan terhadap tuntutan ojol yang salah satunya meminta agar potongan biaya aplikasi diperkecil.
“Saya kira layak-layak saja kalau memang itu harus, dari 20 persen yang ada, 15 (persen) plus 5 itu bisa menjadi lebih kecil lagi. Apakah itu 10 persen atau bahkan kalau memang itu masih realistis, bisa turun lagi,” imbuh Danang.
“Saya sangat setuju bahwa tuntutan-tuntutan itu saya kira tidak masalah,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan demo besok diperkirakan dihadiri oleh massa dari berbagai daerah. Selain itu, para Ojol juga akan menyampaikan sejumlah tuntutan.
“Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” kata Igun dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Igun menuturkan dalam demo besok, ojek dan taksi online dipastikan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Ia meminta masyarakat mendukung aksinya itu dengan tidak melakukan pemesanan pada Selasa (20/5) besok.
“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB,” katanya.
Lebih lanjut, Ivan menjelaskan demo besok memiliki tuntutan menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022.
Berikut tuntutan massa ojol:
- Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;
- DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator;
- Potongan Aplikasi 10%;
- Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan
- Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.
