Netra, Jakarta – Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menanggapi wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut berpeluang memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menegaskan, keputusan soal ketua umum merupakan hak penuh masing-masing partai.
“PDI menyalonkan siapa kan internal PDI, tidak dicampuri. PSI punya independensi untuk memutuskan siapa pun, itu hak setiap organisasi,” kata Aria kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Dikutip Kamis (15/5/2025).
Ia menyebut PDIP menghormati dinamika internal partai mana pun, termasuk PSI. Menurutnya, setiap kongres partai adalah bagian dari proses demokrasi yang patut dihargai.
“Kongres partai kita hormati, kita menghormati seluruh partai di Indonesia ini untuk memberikan semacam pengabdian kepada bangsa lewat demokratisasi,” ujarnya.
“Kita harapkan kongres PSI juga menjadikan instrumen penguatnya demokrasi dan menguatnya berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi mengakui tengah mempertimbangkan untuk maju sebagai calon ketua umum PSI. Ia menyebut masih dalam tahap kalkulasi agar tidak mengalami kekalahan.
“Iya, masih, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai, kalau saya mendaftar, nanti saya kalah,” ucap Jokowi, Rabu (14/5).
Ia juga menyatakan belum mendaftar karena tenggat waktu pendaftaran masih cukup panjang.
“Belum (mendaftar) kan masih panjang. Sampai Juli. Seingat saya, seingat saya masih Juni atau Juli,” katanya.
Terkait kemungkinan bersaing dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, Jokowi hanya menanggapi santai.
“Ya nggak tahu (bersaing dengan Kaesang jadi Ketum PSI). Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar, mungkin,” tuturnya.
Sebagai catatan, PSI dijadwalkan menggelar kongres pada Juli 2025. Salah satu agenda utamanya adalah pemilihan ketua umum baru.
