By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
NetramediaNetramediaNetramedia
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • Netranews
  • Netrasport
  • Netranomics
  • Netratech
  • Netraedu
Reading: Korban PHK Dapat Gaji 6 Bulan, Ini Syarat dan Besaran JKP dari Pemerintah
Font ResizerAa
NetramediaNetramedia
  • Home
  • Netranews
  • Netranomics
  • Netrasport
  • Netratech
  • Netraedu
Search
Have an existing account? Sign In
  • Contact
  • Contact
  • Contact
  • Blog
  • Blog
  • Blog
  • Complaint
  • Complaint
  • Complaint
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
Netranews

Korban PHK Dapat Gaji 6 Bulan, Ini Syarat dan Besaran JKP dari Pemerintah

Rezy Rahmat
Last updated: May 15, 2025 9:33 pm
Rezy Rahmat
Published May 15, 2025
Foto: Ilustrasi Gambar Pesangon PHK - Istimewa

Netranomics, Jakarta – Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program ini memberikan manfaat berupa upah bulanan selama maksimal enam bulan kepada korban PHK. Besarannya mencapai 60 persen dari gaji terakhir.

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

“Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu,” tulis Pasal 19 ayat (1), dikutip Kamis (15/5/2025).

Sesuai Pasal 19 ayat (3), manfaat JKP hanya bisa diajukan jika peserta memiliki masa iur minimal 12 bulan dalam kurun waktu 24 bulan sebelum terjadi PHK.

Besaran manfaat yang diterima adalah 60 persen dari gaji terakhir, dan diberikan paling lama selama enam bulan.

Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa gaji yang dijadikan dasar perhitungan merupakan gaji terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas tertentu.

Sementara itu, Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa batas maksimal gaji yang dihitung untuk manfaat JKP adalah Rp5 juta. Artinya, jika gaji pekerja melebihi nominal tersebut, perhitungan tetap didasarkan pada angka Rp5 juta.

Pemerintah juga menetapkan kriteria pekerja yang tidak berhak atas manfaat JKP, yakni mereka yang mengundurkan diri, mengalami cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.

Related

You Might Also Like

Prabowo dan Megawati Bertemu, PDIP Akan Gabung Pemerintah? Ini Kata Dasco

Kejati Banten Tahan Kadis LH Tangsel Terkait Korupsi Proyek Sampah Rp 75,9 M

Denpom Tahan Oknum TNI Diduga Tembak 3 Polisi di Lampung

Ketum AMPI Respon Intruksi Ketum Golkar Raih Pemilih Pemuda di Pemilu 2029

Momen Presiden Prabowo Terima Kunjungan Ustaz Adi Hidayat Beserta Rombongan

TAGGED:BPJS KetenagakerjaanKorban PHKPemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
1.2kLike
2.1kFollow
1.1kFollow
Popular News
Netranews

Legislator Apresiasi Polres Pelabuhan Tj Priok Silaturahmi ke Ormas Keagamaan

Verly Montung
Verly Montung
April 28, 2025
Lapor Polisi Usai Rumah Kecurian, Warga Kampar Riau Kaget Pelaku Anak Sendiri
Dokter PPDS UI Akui Rekam Mahasiswi Mandi Selama 8 Detik
Menkes: Gaji Rp 15 Juta Lebih Sehat dan Pintar Dibandingkan Gaji Rp 5 Juta
Pelaku Ugal-ugalan Lawan Arah di Bogor Tewas Usai Tertabrak

Tentang Kami

[email protected]

Redaksi

© Netramedia. All Right Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?