Netra, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah anggapan bahwa pemerintah akan memantau aktivitas warganet jika Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) disahkan.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa RUU tersebut telah melalui proses harmonisasi lintas kementerian.
“Sejauh yang saya tahu berproses selama ini, itu sudah harmonisasi di tingkat antar kementerian. Itu sudah selesai harmonisasi di antarkementerian untuk undang-undang RUU KKS,” kata Alex saat ditemui di kantor Komdigi, Jakarta, Dikutip Minggu (11/5/2025).
Menanggapi isu yang menyebut RUU KKS memungkinkan pemerintah memata-matai aktivitas daring masyarakat, Alex membantah keras.
“Nah, kalau isi undang-undang KKS-nya sendiri yang dikatakan akan memata-matai masyarakat, sepertinya tidak seperti itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah hanya ingin memastikan ruang digital tetap aman serta menjaga kedaulatan digital nasional.
“Bahkan yang kita lakukan sekarang ini di Pengawasan Ruang Digital saja, kita tidak menerapkan sensorsif. Jadi, tidak ada niat negara kemudian merampas hak privasi warganya di Undang-Undang KKS. Lebih kepada bagaimana menjaga keamanan ruang digital kita, dan juga menjaga kedaulatan kita di ruang digital,” jelasnya.
Sebagai informasi, RUU KKS telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Rancangan beleid ini akan mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam menjaga keamanan siber, serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran, mulai dari teguran tertulis hingga pidana.
Jika disahkan, Indonesia akan menyusul langkah Singapura dan Malaysia yang telah memiliki regulasi keamanan siber secara komprehensif.
