Netra, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mencakup lima wali kota, satu bupati, serta sejumlah kepala dinas dan biro. Pelantikan berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025).
“Hari ini saya melantik pejabat di DKI Jakarta. Lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya. Dan kepala dinas, kepala biro yang ada, semuanya kita isi sepenuhnya,” kata Pramono.
Pelantikan ini merupakan hasil proses promosi berbasis manajemen talenta serta rotasi dan mutasi jabatan melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.
Dasar pelantikan merujuk pada sejumlah surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), antara lain Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, serta Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025. Selain itu, pelantikan juga mengacu pada surat Ketua DPRD DKI Jakarta, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama.
Dalam sambutannya, Pramono menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas di lingkungan birokrasi. Ia menyebut seluruh proses telah melalui tahapan administratif sesuai ketentuan.
“Semua syarat sudah terpenuhi. Kami ingin tim Pemprov ini bisa langsung tancap gas menjawab tantangan masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Dari 61 posisi yang tersedia, dua jabatan masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt), yakni Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala BPBD. Keduanya akan diisi setelah 1 Juni 2025, mengikuti aturan pengisian jabatan eselon yang hanya berlaku pada 1 April atau 1 Juni.
“Dengan pelantikan pada hari ini, kami harapkan sekarang tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” sambungnya.
Pramono juga mewajibkan seluruh pejabat yang dilantik untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI bagi ASN.
“Semua datang pakai transportasi umum. Saya ingin buktikan apakah mereka benar-benar siap turun ke lapangan dan menjalankan kebijakan ini,” ucapnya.
Selain itu, ia membeberkan rencana percepatan pembangunan sejumlah fasilitas publik, termasuk revitalisasi kawasan Kalijodo, pembangunan taman terpadu di Blok M, serta pengintegrasian elemen Monas dengan jalur MRT.
“Sisa program seperti operasional RTRW dan optimalisasi CCTV akan segera kami rampungkan. Bahkan untuk CCTV, kami akan libatkan pelaku usaha agar lebih hemat dan efektif,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan para pejabat agar menjauhi praktik percaloan jabatan.
“Kalau ada yang mengaku bisa melobi atas nama saya atau Pak Wagub, itu pasti bohong dan harus ditolak,” tegas Pramono.
