Netra, Jakarta – Bupati Indramayu Lucky Hakim menjalani hari pertama magang di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Selasa (6/5). Lucky mendapat sanksi setelah pelesiran ke Jepang tanpa izin pada momen libur lebaran beberapa waktu lalu.
Lucky dijadwalkan menjalani magang selama 3 bulan tepatnya di bagian Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil).
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA, Lucky Hakim direncanakan mengikuti kegiatan di berbagai komponen Kemendagri. Pada hari pertamanya ini, ia diberi materi mengenai kerja sama daerah, pelayanan publik, hingga urusan perbatasan.
“Kemudian tugas ketenteraman ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja, kebakaran, bencana, perkotaan, dan segala kompetensinya,” ujar Safrizal, dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
Selain mendapat materi, Lucky dilibatkan dalam meninjau rutinitas pelayanan atau pekerjaan Ditjen Bina Adwil. Termasuk saat menghadapi tamu-tamu yang datang yakni kepala daerah dari sejumlah wilayah.
“Waktu yang ada di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh Bupati Indramayu Pak Lucky untuk belajar,” terangnya.
Safrizal menuturkan materi pembinaan untuk Lucky tak hanya berupa penyampaian teori saja, ia juga akan diberi praktik penyelenggaraan pemerintahan serta pengenalan terhadap berbagai ketentuan peraturan yang berlaku di Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda).
Lebih lanjut, Safrizal menyebut Lucky akan diberi PR dan wajib diselesaikan untuk dilaporkan.
“Ada materi, ada praktik, nanti dapat PR (pekerjaan rumah) untuk diselesaikan di lapangan, nanti hasilnya dilaporkan, supaya pembelajarannya membawa manfaat dan ada impact bagi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Lucky menyebut akan datang ke Kemendagri selama tiga bulan ke depan di setiap hari Selasa. Ia berharap dapat memanfaatkan hal ini sebagai pembelajaran.
“Dan mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kepala daerah yang lain, bahwa jangan sampai melanggar aturan,” ujar Lukcy Hakim.
Lucky juga mendapat arahan dari Mendagri Tito Karnavian terkait tugas kepala daerah yang tidak mengenal hari libur, termasuk saat hari raya idul fitri ataupun tahun baru.
“Nah, itu yang mungkin saya tanamkan ke dalam benak saya. Karena orang pilihan, tanggung jawabnya besar. Itulah negara membiayai kami, fasilitasi kami, justru untuk bekerja,” pungkasnya.
