Netra, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) harus diantisipasi dengan pendekatan yang komprehensif. Ia menilai, upaya yang bersifat parsial tidak cukup untuk menghindari dampak buruk dari ancaman tersebut.
“Ini suasananya harus dilakukan langkah-langkah yang tidak tambal sulam, harus ada penanganan utuh terutama menghindari PHK,” ujar Cak Imin usai menghadiri perayaan Waisak nasional PKB di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Cak Imin mengajak seluruh elemen, termasuk pengusaha, buruh, dan pemerintah, untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi potensi PHK. Ia juga menekankan pentingnya reformasi dalam sistem tata kelola ketenagakerjaan.
“Jadi, mari kita dukung bersama para pengusaha, para pemerintah, para buruh, mari kita tangani bareng-bareng. Tidak mungkin bisa mengatasi tanpa ada perubahan, perbaikan tata kelola,” katanya.
Ia menyoroti sejumlah faktor yang dinilai dapat menghambat dunia usaha, seperti tingginya biaya ekonomi dan gangguan dari kelompok masyarakat tertentu. Menurutnya, penegakan hukum dan pembangunan kepercayaan menjadi kunci penting dalam mendukung iklim usaha yang sehat.
“Kayak cost ekonomi yang masih tinggi itu membahayakan. Ada ormas yang mengganggu dunia usaha, itu juga membahayakan karena itu law enforcement, kepercayaan, trust dibangun terus menerus,” jelasnya.
Dalam sambutannya pada acara perayaan Waisak nasional PKB, Cak Imin juga menyebut bahwa ancaman PHK merupakan salah satu bentuk penderitaan nyata yang dirasakan masyarakat. Ia mengingatkan kehilangan mata pencaharian berdampak besar bagi kehidupan warga.
“Beberapa tantangan seperti PHK adalah bagian dari penderitaan sebagai anak bangsa kita yang mengalaminya. Kehilangan pendapatan adalah bentuk penderitaan nyata yang kita hadapi bangsa kita sendiri,” ujar Cak Imin.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta dampak dari bencana alam. Semua hal tersebut, menurutnya, harus diantisipasi secara matang.
“Ancaman pengangguran, kemiskinan, dan berbagai penderitaan lainnya akibat bencana alam juga terus kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
