Netra, Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, melaporkan lima orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Laporan tersebut juga mencakup dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Kelima terlapor dijerat dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan,” ujar pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).
Yakup menyampaikan pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman video, kepada penyidik. Ia menegaskan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak kepolisian.
“Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga. Kami sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya,” jelasnya.
Sementara itu, pengacara jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara, menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
“Pasal 310 dan 211 itu adalah tindak pidana fitnah dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan di Pasal 35, 32, dan 27A itu sama juga pencemaran nama baik, tapi yang dilakukan dengan rekayasa teknologi. Baik mengurang, menambah, melakukan rekayasa, jadi kita jadikan juncto,” ungkap Rivai.
