Netra, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Zainal Fatah menjelaskan alasan pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap kelanjutan satgas tersebut.
Pembubaran itu tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 yang mencabut Keputusan Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
Zainal mengungkapkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Hasil pembicaraan itu menunjukkan keberadaan satgas tidak lagi dianggap mendesak.
“Kita komunikasi secara administratif dengan (Kementerian) Keuangan, Keuangan menolak. Artinya keliatannya nggak perlu itu (satgas). Ya sudah kita bubarin, karena nggak bisa dieksekusi,” ujar Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).
Ia menjelaskan, pembentukan satgas membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk pendanaan. Kini, dengan mulai normalnya operasional Otorita IKN, keberadaan satgas dianggap tidak lagi krusial.
“Iya, karena untuk membentuk pusat gas itu kan ada macem-macemnya, duitnya, acem-macem kan itu,” jelasnya.
“Dan yang jelas trigger utamanya kan Otorita sudah bekerja normal. Dulu tuh kan kita dibentuk karena disini masing-masing Ditjen membangun, sehingga ada usulan Satgas,” imbuh Zainal.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sejumlah pimpinan Satgas kini telah beralih ke Otorita IKN, seperti Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Danis Hidayat Sumadilaga serta Staf Khusus Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi.
“Sudah di sana semua, yang penting bergerak bareng pendekatannya tidak hilang,” sambungnya.
Sebagai informasi, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dibentuk pada 2021 oleh Menteri PUPR saat itu, Basuki Hadimuljono, melalui Keputusan Nomor 1419/KPTS/M/2021. Danis H Sumadilaga dipercaya sebagai ketua satgas, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR.
