Netra, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan membantu warga miskin ekstrem.
Hal itu disampaikannya saat memaparkan capaian target pendaftaran tanah sampai bulan April 2025, di Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).
“Dalam hal pendaftaran tanah, total capaian pendaftaran tanah sampai dengan bulan April 2025, yaitu sejumlah 121,64 juta bidang atau 94,4% dari target 126 juta bidang dan capaian bidang tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7%,” kata Nusron, di Senayan, Jakarta Pusa.
Nusron menuturkan jajarannya sulit menjangkau daerah di luar pulau jawa. Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah membuat surat edaran membebaskan BPHTB ini.
“Kami sedikit menghadapi hambatan terutama di luar Jawa, kami apresiasi kepada Bapak-Bapak anggota DPR dari Jawa Timur, punya gubernur yang sangat progresif, yaitu berani membuat surat edaran membebaskan BPHTB bagi PTSL,” ujar Nusron.
Lebih lanjut, Nusron berharap anggota DPR RI membantunya dalan memberi informasi ke daerah pemilihannya masing-masing terutama di luar pulau jawa. Hal ini agar semakin banyak pemda yang membebaskan BPHTB bagi warga miskin ekstrem sehingga proses pendaftaran tanah mencapai target seperti yang dipaparkannya.
“Nah ini akan kami sosialisasikan dan kami minta tolong kepada Bapak/Ibu sekalian di Dapil masing-masing, kami sudah sampaikan waktu retret penerima PTSL terutama yang dari kalangan miskin ekstrem, itu kalau bisa dikasih kebebasan dua,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan masalah gagalnya sertifikasi tanah yakni karena tidak mampu membayar BPHTB.
“Jadi ada 20% sendiri sertifikat peta bidang tanah yang sudah terpetakan nomor bidangnya ada, tapi belum mampu mensertifikatkan penerima PTSL itu karena nggak mampu membayar BPHTB,” ujar Nusron.
Terakhir, Nusron menyebut sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kepala daerah guna menindaklanjuti programnya ini.
“Pertemuan dengan gubernur Jawa Barat kami sudah tekankan, kemarin pertemuan dengan gubernur di Sulteng kami sampaikan, minggu depan saya ke Riau akan kami sampaikan juga langkah-langkah yang sama,” ujarnya
