Netra, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendukung rencana Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengembangkan infrastruktur digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mendapat data akurat masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos).
“Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025)
“Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat,” sambungnya.
Gus Ipul menuturkan selama ini proses peyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos. Ia menyebut literasi keuangan penerima manfaat bansos berbeda-beda.
“Kalau toh sekarang misalnya kita menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap, sekian persen tidak bisa diserap karena mereka (penerima manfaat) nggak ngambil, mereka nggak ngerti, mereka sakit, dan lain sebagainya. Lalu dibagilah sebagian (bansos) dengan (melalui) PT Pos. Nah, PT Pos ini yang mendatangi ke rumah-rumah,” ungkapnya.
“Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda. Literasi keuangannya beda-beda, literasi tentang teknologinya juga beda-beda,” imbuhnya.
Gus Ipul berharap penggunaan teknologi dalam penyaluran bansos dapat segera dimulai. Ia memastikan Kemensos siap mendukung rencana digitalisasi tersebut.
“Tetapi ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Bahwa sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual, akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha menuturkan pendekatan yang digunakan oleh pihaknya adalah pemerintahan digital. Menurut Tubagus hal ini akan membawa dampak baik terutama dari segi efisiensi, inklusivitas, serta transparansi.
“Jadi, digitalisasi, prospect. Itu yang kira-kira pendekatan utama yang kami rancang,” papar Tubagus.
Tubagus menyebut pihaknya akan mulai mengambil langkah untuk mengadopsi digital public infrastructure (DPI) pada program Perlinsos. Nantinya di dalam DPI berisi tiga tampilan, yakni identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan data exchange.
“Jadi kalau kita ngomong digital public infrastructure, di sini ini konteksnya di blok yang ke satu ini emang terkait dengan data exchange. Ini untuk memperbaiki nanti data KPM-nya,” jelasnya.
“Nah, yang kedua itu adalah terkait untuk integritas penerima manfaatnya, verifikasi, maka di sini ada digital ID yang kemudian kita pakai sebagai hal kedua dalam DPI. Yang ketiga itu ada di sistem pembayarannya. Ini yang kenapa kemudian adopsi DPI ini sangat tepat untuk dilakukan di Perlinsos,” sambungnya.
Kendati demikian, Tubagus menegaskan rancangan digitalisasi masih dalam proses pembahasan. Ia menyebut mungkin saja Kementerian/Lembaga terkait lainnya terlibat pada Perlinsos ini.
Sebagai informasi, rencana pemerintah untuk meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik guna mendukung digitalisasi pemerintahan yang akan memprioritaskan Perlinsos baru dimulai pada bulan Agustus 2025.
