Netra, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk memberikan klarifikasi terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin resmi. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa Lucky telah meminta maaf atas perbuatannya.
“Pak bupati sudah komunikasi dan sampaikan permohonan maaf. Tapi kami minta beliau ke Kemendagri untuk jelaskan secara langsung,” ujar Bima Arya, Senin (7/4/25).
Bima menegaskan bahwa Kemendagri tidak menerima pengajuan izin dari Lucky sebelum keberangkatannya. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebelum bepergian ke luar negeri.
“Tidak ada ajuan izin ke luar negeri dari Bupati Indramayu,” katanya.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 Ayat (1) huruf i menyebutkan larangan bagi kepala daerah dan wakilnya melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri.
Bima juga mengingatkan adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.
“Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” pungkasnya.
