Netra, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengimbau bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah sebelum tahun 1997 segera ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Ia menjelaskan, sertifikat model lama tersebut tidak memiliki peta kadastral.
“Ada sekitar 13,8 juta sertifikat seperti ini, tapi banyak masyarakat yang belum sadar,” ungkap Menteri Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (2/4/2025).
Sebelumnya, Nusron sudah menyampaikan hal ini saat rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kamis (13/3) lalu.
Nusron menuturkan, hal ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997, sehingga bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah terbit sebelum 1997 belum dicantumkan bidang tanahnya ke peta kadastral.
Nusron menyebut, karena belum terpetakan selama ini bidang tahan tersebut masuk kategori KW 4, 5, 6. Ia menegaskan kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih di kemudian hari. Maka dari itu, ia berharap masyarakat segera urus ke Kantah setempat.
Nusron mengingatkan bagi masyarakat yang hendak mengurus saat ini di momen lebaran tak perlu khawatir, ia sudah memerintahkan pihak Kantah untuk buka melayani urus sertifikat ini.
“Mulai 2, 3, 4, dan 7 April, Kantah di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatra Barat, dan Lampung tetap buka. Masyarakat diharapkan memanfaatkan waktu tersebut untuk datang ke Kantah untuk melaporkan sertifikatnya,” kata Nusron.
Nusron menambahkan, bila masyarakat perlu berkonsultasi juga dapat langsung datang ke Kantah. Tak hanya itu, pihaknya juga menyediakan layanan aplikasi Sentuh Tanahku dan bhumi.atrbpn.go.id.
Di situ masyarakat dapat mengecek terlebih dahulu tanah yang dimiliki masuk kategori KW 4, 5, atau 6 dan aplikasi tersebut juga menyediakan layanan informasi dari Kantah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
