Netra, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi dugaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Kepala Desa Klapanunggal, Bogor, Ade Endang Saripudin, yang disebut meminta Rp165 juta kepada sejumlah pengusaha.
Menurut Dedi, tindakan tersebut merupakan bentuk permintaan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang kepala desa. Ia bahkan membandingkan kasus ini dengan praktik premanisme di beberapa daerah seperti Bekasi dan Subang, di mana ia sebelumnya menginstruksikan penangkapan terhadap pelaku.
“Saya cenderung kades [Klapanunggal] sama dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan,” ujar Dedi usai menghadiri open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Jakarta Selatan, Rabu (2/4).
Gubernur Jabar tersebut menyebut dirinya telah melaporkan kasus ini kepada Polda Jawa Barat.
“Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara struktural kepala desa berada di bawah tanggung jawab bupati. Namun, ia menekankan bahwa kepala desa seharusnya menaati surat edaran yang melarang praktik meminta atau menerima THR, baik di lingkungan pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, maupun pemerintahan kabupaten/kota.
Sebelumnya, melalui akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Ade Endang telah menyampaikan permintaan maaf atas beredarnya surat edaran yang meminta dana THR dari pengusaha.
“Saya Kepala Desa Klapanunggal meminta maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan,” ucapnya pada Minggu (30/3/25).
Ia mengklaim surat tersebut hanya bersifat imbauan dan meminta para pengusaha untuk mengabaikannya.
“Mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang telanjur beredar di media sosial dan saya akan menarik kembali surat imbauan tersebut,” imbuhnya.
Ade Endang juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
