Netra, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong agar junta militer Myanmar hentikan serangan kepada warga sipil setelah terjadi bencana gempa 7,7 magnitudo pada Jumat (28/3). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri, ia mendorong untuk mengutamakan warga sipil yang terkena dampak gempa M 7,7.
“Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa yang menghancurkan,” ujar Irine Yusiana Roba Putri dalam keterangannya Selasa (1/4).
Ia juga mendorong agar Indonesia dapat mengambil peran di ASEAN agar dapat menghentikan agresi yang dilakukan junta militer Myanmar ke warga sipil.
“Indonesia sebagai bagian dari ASEAN harus mengambil peran lebih besar dalam menekan junta Myanmar agar menghentikan agresi terhadap rakyatnya sendiri. Kita tidak boleh diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di sana,” tegasnya.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI juga mengingatkan agar kerja sama antarnegara terus ditingkatkan pada saat ini untuk Myanmar. Ia meminta junta militer Myanmar agar menghormati hak asasi manusia.
“Kami mendorong pemerintah Indonesia, ASEAN, dan komunitas internasional untuk memberikan dukungan penuh dalam pemulihan Myanmar pasca gempa, sekaligus terus menekan junta agar menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pasca gempa yang terjadi pada Jumat (28/3) Militer Myanmar masih melakukan serangan udara ke daerah Kayin dan Shan. Melansir BBC Burmese, total korban tewas atas serangan tersebut berjumlah 7 orang.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai oposisi dan mewakili masyarakat sipil mengatakan untuk memberlakukan gencatan senjata selama dua minggu, mengingat situasi Myanmar yang mengalami kerusakan gempa cukup besar.
