Netra, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mebuka posko pengaduan THR. Diketahui berdasarkan ketentuan perundangan, THR wajib djbayar perusahaan paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan (lebaran).
“Hari ini batas paling lambat THR dibayarkan, Rekanaker! Pastikan hakmu sudah diterima ya,” tulis Kemnaker di Instagram @kemnaker, Senin (24/3/2025).
Bagi pekerja yang memiliki pertanyaan seputar THR atau THR-nya belum dibayarkan perushaan, dapat membuat laporan ke Posko THR yang disediakan Kemnaker. Sebagai informasi, selain wajib dibayar H-7 lebaran, perusahaan juga harus membayar THR secara penuh atau tidak boleh dicicil.
“Kalau ada pertanyaan terkait THR atau THR belum dibayarkan juga, Rekan bisa konsultasi atau melapor ke Posko THR Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id,” jelas Kemnaker.
Diberitakan sebelumnya Kemenaker RI mengingatkan para pengusaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja. Pengusaha terancam mendapat sanksi jika terlambat atau tidak membayar THR pekerja.
“Sesuai Pasal 10 Permenaker Nomor 6 tahun 2016 itu perusahaan yang telat bayar THR wajib bayar denda sebesar 5% dari total THR itu sendiri,” jelas unggahan akun Instagram @kemnaker, dilihat Netra, Sabtu (15/3).
Untuk perusahaan yang sama sekali tidak membayarkan THR, ancaman sanksi tentu lebih berat lagi. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi hingga yang terberat pembekuan usaha.
“Pasti kalau nggak bayar dia akan kena sanksi administrasi, ada teguran tertulis, ada pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha itu sendiri,” ujar Kemnaker.
