Netra, Jakarta – Sebanyak 39 Vila di Bogor, Jawa Barat, disegel karena melanggar aturan daerah aliran Sungai (DAS). Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni saat mengecek langsung ke Kawasan puncak, Bogor.
“Ada 39 vila yang disegel, kemudian mulai minggu lalu Gakkum (penegakkan hukum) kami sudah memanggil sesuai dengan prosedur masing-masing,” kata Raja Juli, kepada wartawan di Bogor, Sabtu (22/3/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah pemilik dan pengelola vila menerima bila harus dilakukan pembongkaran. Namun terdapat masalah terkait berkas sertifikatnya yang menyebabkan pembongkaran harus menunggu pendalaman lebih lanjut.
“Banyak yang sudah menyatakan bahwa memang salah dan bersedia untuk dibongkar. Tapi memang ada satu dua yang biasa tumpang tindih antara kawasan dan APL (Areal Penggunaan Lain), sehingga masih butuh pendalaman apakah APL-nya atau sertifikatnya lebih dulu baru kawasan atau sebaliknya,” jelasnya.
Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mengembalikan DAS seperti semula dan penambahan sejumlah pohon untuk penghijauan.
“Pada dasarnya kami tetap akan bekerja untuk menghijaukan das kita sekaligus memastikan bahwa pohon yang kita tanam lebih banyak ketimbang apa yang ditebang,” ujarnya.
Raja Juli belum bisa memastikan target selesainya pembongkaran 39 vila itu, mengingat perlu pendalaman lebih dulu. Ia menyebut pendalaman tersebut harus menunggu hasil pemeriksaan dari penegak hukum.
“Tergantung nanti hasil BAP-nya (target pembongkaran), bisa mandiri. Yang pasti yang melanggar akan kami tindak tegas,” jelasnya.
Tercatat kawasan DAS yang menjadi prioritas penghijauan kembali ada 2.200 Hektare. Proses ini erat kaitannya dengan persoalan tata ruang, sebab memerlukan ahli fungsi lahan yang sebelumnya menjadi kawasan property.
“Itu masalah tata ruang kan. Penjelasan dari Pak Gubernur RT/RW provinsinta mau dijadikan hutan kembali, nanti kita kerja sama. Dari 2.200 (hektare) itu, 800 kawasan. Berarti kan 1.400 di APL,” pungkasnya.
