Netra, Jakarta – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan pemerintah berencana untuk kembali membuka kerja sama penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. Kerja sama itu rencananya kembali dibuka usai sempat dimoratorium sejak tahun 2015 lalu.
“Hari ini saya menghadap presiden dalam rangka melaporkam rencana kita Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” ungkap Abdul Kadir di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).
“Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimotatorium oleh pihak kita,” imbuhnya.
Ia menjelaskan kesepakatan dengan Arab Saudi sebelumnya dimoratorium karena beberapa hal. Di antaranya terkait maslaah perlindungan terhadap pekerja Indonesia serta maraknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal.
“Selama ini memang kita ketahui di Arab Saudi perlindungannya sangat minim itu kenapa kita motatorium,” jelasnya.
Lebih lanjut Abdul Kadir menuturkan saat ini pemerintah Arab Saudi berkomitmen memberikan perlindungan yang jauh lebih baik. Ia menyebut perlindungan itu berupa jaminan upah minimum hingga asuransi.
“Perlindungan mereka jauh lebih baik sekarang, misalnya mereka menjamin minimal gaji di angka 1.500 SAR,” tuturnya.
“Lalu ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan asuransi ketenagakerjaan. Lalu kemudian juga ada integrasi data,” pungkasnya.
